OJK atau yang biasa dikenal dengan istilah otoritas jasa keuangan adalah sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang pengawasan kepada seluruh lembaga keuangan, baik bank maupun non bank. Tujuan dari pembentukan otoritas jasa keuangan ini sendiri adalah tidak lain untuk melindungi masyarakat dalam hal keuangan dan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia secara umum. Adapun kinerja dari otoritas jasa keuangan sendiri meliputi perlindungan kepada segenap masyarakat dari adanya pelaksanaan jasa keuangan yang merugikan. Kemudian selain itu otoritas jasa keuangan juga bergerak dalam menyeimbangkan sistem keuangan yang berkesinambungan. Ada lagi bahwa otoritas jasa keuangan ini ingin agar setiap aktivitas dari jasa keuangan dapat akuntabel, tertib, dan transparan. Semua itu berusaha direalisasikan oleh otoritas jasa keuangan sebagai komitmen dasar pembentukannya.
Pada awalnya, sebelum otoritas jasa keuangan ini dibentuk, kegiatan memonitoring regulasi perbankan langsung dilakukan oleh bank Indonesia. Sementara lembaga keuangan dan pengawas pasar modal bertugas mengawasi kegiatan pasar modal dan lembaga keuangan non bank. Namun tentu karena terlalu kompleks masalah keuangan yang dijalankan, ditambah dengan terlalu banyaknya pihak yang melakukan pengawasan. Jadi antara satu pihak dengan pihak lain sering tumpang tindih. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi pembentukan otoritas jasa keuangan. Agar pengawasan dan kinerjanya bisa dilakukan melalui satu pintu. Selain lebih dapat dipercaya, kegiatan pengawasan melalui satu pintu dirasa lebih efektif dari pada melalui banyak pintu atau banyak lembaga.
Demi menjalankan tugas dan tanggungjawab yang berat, tentu harus disertai dengan adanya imbalan yang setimpal atas itu. Maka selain diperlukan lulusan yang memiliki kompetensi, profesionalitas, dan komitmen menjalankan tugas, gaji yang diberikan pun juga sangat berpengaruh besar. Maka dari itu sering terdengar isu bahwa gaji pokok seorang direktur otoritas jasa keuangan lebih besar daripada gaji seorang direktur bank Indonesia. Namun begitu pemilihan direktur otoritas jasa keuangan ini sendiri juga sangat sulit. Mengingat tidak semua orang bisa menjaga amanah dan menjadi netral atau tidak memihak kepada salah satu lembaga keuangan yang memiliki dominasi. Dengan direktur yang tegas, otoritas jasa keuangan diharapkan dapat menjaga profesionalitas kinerjanya sampai akhir. Lalu bagaimana dengan gaji pegawai otoritas jasa keuangan itu sendiri? apakah jumlahnya sama dengan pegawai di bank-bank komersil di Indonesia?
Ternyata tidak. Dengan gaji direktur yang lebih besar, ternyata juga berpengaruh kepada gaji para pegawai otoritas jasa keuangan tersebut. Justru bisa jadi gaji pokok yang diterima oleh pegawai di otoritas jasa keuangan lebih tinggi dibandingkan dengan gaji pokok pegawai bank Indonesia, yang sudah sangat tinggi. Pemenuhan gaji pokok yang tinggi tersebut juga tidak sembarangan, mengingat ketatnya persyaratan yang digunakan untuk sekedar merekrut karyawan di ojk ini. Misalkan saja untuk lulusan S1 atau S2, selain ipk yang harus di atas rata-rata, calon pegawai juga harus lulus tes bahasa inggris IELTS dengan skor minimal 5,5 atau TOEFL dengan skor 500. Selain itu calon yang sudah memiliki pengalaman kerja juga lebih diutamakan.
Adapun untuk gaji pokok yang bisa didapatkan oleh pegawai di otoritas jasa keuangan sendiri tergantung posisi yang ditempatinya. Misalkan di bidang intern gaji pokoknya sebesar 1,2 juta per bulan. Kemudian untuk jabatan sekretaris dan sekretaris eselon 1, mendapatkan penghasilan pokok sebesar 4 juta rupiah per bulan. Di posisi manager gaji pokoknya adalah 25 juta, sedangkan pada posisi general manager penghasilannya bisa mencapai 55 juta rupiah.
